Government E

30/03/2017

Pemerintah dengan undang-undangnya, bisa melakukan banyak pembatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah minimal, isu monopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi dan aspek bisnis lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

The Prime Minister is probably the most senior member of the Government, responsible for coordinating and leading the work of the Government. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan (Hunja, 2009).government

Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara on-line dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Sebaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan sistem ICTyang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien.government

Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. 2. Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih berani melakukan eksperimen barui agar segala hambatan bisa diatasi dan penerapan E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

3. E-Government tidak bisa lepas dari campur tangan manusia sebagai consumer. 1. Seabaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan system ICT (Data and Communication Technology) yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah dengan efektif dan efisien.government